Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header

Breaking News:

latest

Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021, Ketua Prodi KPI IAIN Parepare Ikut Berkontribusi

  IAIN Parepare  — Terpilih menjadi salah satu informan ahli, Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Nurhakki mengikuti kegiatan  Focus ...

 

IAIN Parepare — Terpilih menjadi salah satu informan ahli, Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Nurhakki mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di Herper Perintis Makassar, Selasa (04/05/2021).

FGD ini dilaksanakan oleh Dewan Pers yang berkolaborasi dengan Perusahaan perseroan (Persero) PT Superintending Company of Indonesia untuk menilai secara kuantitatif indeks kebebasan pers di Sulsel. Beberapa informan ahli lain juga turut diundang seperti perwakilan Aliansi Jurnalis Independen Nurdin Amir, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ismail Asnawi, Pewarta Foto Indonesia Iqbal, Herwin Bahar dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Upi Asmaradhana dari Kabar Makassar, Dian Muhtadiah Hamma dari Pijarnews, Andi Alimuddin Unde perwakilan dari Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Hasanuddin, Kombes Zulpan bidang Humas Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Amson Padolo dari Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kominfo kabupaten Gowa Arifudin Saeni dan Hasrul Hasan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. FGD yang berlangsung selama sehari ini dimoderatori oleh Wildan Hakim.

Menurut Nurhakki, sebelumnya telah dilakukan survey dan wawancara pada bulan Februari lalu dan pada bulan Mei dilaksanakan FGD.

“Kami yang diamanahkan sebagai informan ahli diundang untuk memaparkan beberapa data-data kualitatif untuk memverifikasi data kuantitatif IKP, yang menjadi amatan baik perspektif praktisi maupun akademisi khususnya pada daerah Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

FGD ini menghasilkan beberapa hal yang menjadi rekomendasi, salah satunya adalah profesionalisme dan independensi wartawan sebagai gatekeeper informasi masyarakat. Selain itu, FGD ini juga membahas kesejahteraan wartawan yang mengikuti standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Krediblitas lembaga media juga menjadi perbincangan yang sangat alot, sebab independensi media tidak terlepas dari lingkungan sosial politik media,” tambahnya.

Selain itu, peserta FGD juga membahas dan mendiskusikan bersama terkait kondisi lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi serta hukum.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Hendry ch Bangun Wakil Ketua Dewan Pers Pusat. Dari sebelas informan ahli yang mewakili lembaga, 9 diantaranya hadir secara offline dengan menyertakan hasil swab antigen test dan 3 informan lain hadir secara online . (Hyn/Mif)

Tidak ada komentar