OPINI: Membungkam atau Mendengar? Sikap Pemerintah terhadap Kritikan Mahasiswa

  Penulis: Muh. Faqih (Mahasiswa Komunikasi & Penyiaran Islam) OPINI---Mahasiswa seringkali berada di garis depan dalam menyuarakan krit...

 

Penulis: Muh. Faqih (Mahasiswa Komunikasi & Penyiaran Islam)

OPINI---Mahasiswa seringkali berada di garis depan dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah justru cenderung membungkam kritik tersebut, baik melalui regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat, pembubaran aksi damai, hingga kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa.

Kritik mahasiswa seharusnya dilihat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Alih-alih menanggapi dengan represi atau pembatasan, pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog dan evaluasi. Mahasiswa bukan musuh negara, melainkan mitra kritis yang peduli terhadap masa depan bangsa.

jika kritik dibungkam, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun dan potensi konflik sosial bisa meningkat. Demokrasi sehat tumbuh dari kritik yang membangun dan pemerintah yang mau mendengar.

Langkah-Langkah Solusi:

Revitalisasi ruang dialog terbuka: Pemerintah perlu menyediakan forum resmi antara mahasiswa dan pembuat kebijakan.

Revisi regulasi represif: Undang-undang seperti UU ITE dan pasal-pasal bermasalah lainnya perlu ditinjau agar tidak menjadi alat pembungkaman.

Pendidikan politik kritis: Mahasiswa didorong untuk menyampaikan kritik dengan data dan argumen kuat, bukan emosi semata.

Media yang adil: Media harus mendukung penyampaian kritik yang jujur dan tidak memihak, serta melindungi hak berekspresi mahasiswa.

Aparat yang humanis: Kepolisian dan aparat keamanan harus mengedepankan pendekatan dialogis, bukan represif, terhadap aksi mahasiswa.

Kebebasan berpendapat adalah pilar utama demokrasi. Pemerintah yang bijak bukan yang anti kritik, melainkan yang mampu mengelola kritik sebagai bahan refleksi dan perbaikan. Mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya dilibatkan, bukan dimusuhi. Dengan membuka ruang dialog dan menjamin kebebasan berekspresi, Indonesia bisa tumbuh menjadi bangsa yang lebih dewasa secara demokratis dan adil.